Iklan Kalapas Panyabungan Front Mobile

Penjelasan Pimpinan DPRD Jamil Zeb Tumori Dalam Rapat Bersama Lanal Sibolga

0 526
Iklan Kalapas Sibolga MOBILE

Edlanews.com| SIBOLGA – Sesuai dengan janji DPRD Sibolga kepada para nelayan yang melakukan aksi demontrasi pada kamis (16/10/2019) yang lalu, untuk mengundang pihak angkatan laut ke DPRD Sibolga pada jumat (17/10/2019) telah terlaksna dengan baik.

Jamil Zeb Tumory pimpinan DPRD Sibolga saat dikonfirmasi mengatakan, sesuai janji DPRD pada masyarakat nelayan yang melaksanakan aksi demontrasi bahwa dalam 2 hari akan memberi keputusan. Dengan demikian pihaknya telah mengundang pihak TNI Angkatan Laut pada Jumat (17/10/2019).

Keputusan yang pertama. Usai demontrasi selesai melakukan aksinya, DPRD Sibolga pada pukul 16.00 wib langsung menggelar rapat bersama anggota DPRD.

Dalam rapat diputuskan bahwa rapat diperluas dengan beberapa dinas instansi di Kota Sibolga.

Yang kedua, sesuai dengan hasil rapat maka dengan hasil tersebut, DPRD Sibolga menggelar rapat dengan Danlanal Sibolga yang dihadiri oleh Palaksa, tim saber pungli, dinas instansi termasuk psdkp, PPN, Pol Airut Sibolga dan Pol Airut Polda Sumut . Sebut Jamil.

“Dalam tuntutan ini ada 2 sebagai garis besar itu masalah pungli menurut kami, adanya oknum dari aparat, Asn. Yang melakukan pungli ditengah laut dan ini harus kita selesaikan,” Katanya.

Dalam hasil rapat telah disepakati bahwa tidak ada lagi pungutan liar (pungli). Pihaknya (DPRD Sibolga) menunggu undangan dari tim saber pungli, untuk turun langsung kelaut. Untuk melihat dimana lokasi yang kerap dijadikan ajang memerasa para nelayan.

Jamil menyebut bahwa akan ada gerakan moral kepada dinas dan instasi untuk mengstop pungli, untuk memberikan kemudahan bagi para nelayan modren dan tradisional.

Mengenai bukti dugaan adanya pungli yang dilakukan oknum aparat, Jamil menjawab. Tentu kehadiran nelayan membuktikan bahwa adanya pungli.”Tapi pungli itu juga harus dibuktikan dengan data, berapa dipunglikan, kapan, dan siapa yang menerima, dan ini sulit untuk dibuktikan, makanya kita sampaikan praduga tak bersalah.”

Pihak Danlanal sendiri dan menyampaikan, “Silahkan buktikan kalau ada aparat kami yang melakukan pungli, dan kita akan siap proses. itu merupakan komitmen dari Danlanal sendiri silahkan, bukan bermasuk menantang bukan. Tapi silahkan, artinya wellcome dengan bukti-bukti yang ada sekarang kita akan proses,” Sebut Jamil.

Mengenai nelayan yang pukat ikan, secara kontitusi permen kp 02 bahwa dikuatkan lagi tidak diperbolehkan pukat trawl beroperasi. Akan tetapi mengapa didaerah seperti di Belawan, Tanjung balai kemudian jawa timur ini diperbolehkan, tentu ada kebijakan lokal dan sebagainya digunakan.

Menurut angka statistik bahwa tahun 2015 sampai 2018 terjadi penganguran besar-besaran terjadi staknasi ekonomi.” Ini data yang membuktikan, pada saat itu paralong-along berkurang, abang becak juga bertambah disebabkan nelayan banyak yang tidak melalut, kemudian secara berlahan naik” Sebut Jamil.

Sesuai dengan ekspos di media online bahwa pukat trawl beroperasi di Madina diluar wilayah perairan Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah.

“Kalau bagi saya, kalau tidak memasuki zonasi nelayan tradisional, mengapa tidak. tapi harus ada ketentuan-ketentuan, artinya bagi kami penguasaha dan nelayan Sibolga itu yang pertama dulu. yang kedua jumlahnya kita batasi yang sebelumnya ada 120 hingga 130 unit, tapi diantara 23 sampai 30 unit itu sudah cukup. Kemudian kita batasi lokasinya sampai dimana, jangan ada yang beropersi di zona nelayan kecil, dengan ketentuan bakar dan tenggelamkan ini harus dilakukan konsepnya, kadang-kadang nelayan modren ini juga melampaui batas-batas nelayan tradisional,” tegas Jamil.

Mengenai hasil rapat dengan pihak Danlanal, Jamil menyebut, Pihaknya akan menyampaikan kepada pemerintah kota, dengan harapan segera mengambil kewenangan.

Seperti mengundang pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah serta dengan instansi muspida plus untuk duduk bersama membicarakan pada langkah yang akan diambil, dengan harapan mengakkomodir semua kepentingan. Walaupun keputusan yang akan diambil tidak semua memuaskan, tapi paling tidak ada jalan keluar yang ditawarkan. Jadi kita menunggu undanga dari Wali Kota Sibolga. Tutup Jamil. (Edu Laoly).

Iklan Sidimpuan Berita
Baca Juga:

Balas

Email Anda tidak akan ditampilkan.

close
banner iklan melayang