Syarfi Hutauruk: Hari Ini Segera Menyurati PPN terkait Keluhan Pengusaha Pukat Cincin dan menembuskan ke Dirjen terkait dan Menteri Kelautan dan Perikanan

0 108

Edlanews.com| SIBOLGA – Pengusaha perikanan yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Pukat Cincin (APPC) Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah, melakukan audiensi dengan Wali Kota Sibolga HM. Syarfi Hutauruk, Selasa (08/12/20) pagi di Aula Nusantara lantai II kantor Wali Kota Sibolga.

Audiensi APPC yang dipimpin langsung Ketua APPC Kastamasyah Hutabarat, dan didampingi Wakil Ketua DPRD Jamil Zeb Tumori.

Kedatangan mereka untuk meminta perlindungan Wali Kota atas kebijakan yang dikeluarkan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sibolga Makkasau, bahwa setiap Kapal Ikan dengan tonase 30 GT ke atas wajib bersandar dan membongkar hasil tangkapan ikannya di PPN Sibolga.

Dimana jika tidak dipatuhi, sesuai amanah Undang-Undang pemilik kapal akan dikenai sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan izin atau pencabutan izin.

Ketua APPC dan Wakil Ketua DPRD menilai kebijakan tersebut berpotensi besar merusak kearifan lokal Tangkahan sebagai mata rantai perekonomian masyarakat, yang tentunya berdampak pada hancurnya keseluruhan roda perekonomian di Kota Sibolga.

“Jauh sebelum ada PPN, Tangkahan sudah ada sebagai mata rantai ekonomi masyarakat kota Sibolga. Kapal mau berangkat semua difasilitasi/dimodali Tangkahan. Mulai keperluan es, minyak, bahan makanan, dan lain sebagainya. Apa PPN sudah siap untuk ini. Belum lagi persoalan harga ikan. Apa PPN mampu menampung puluhan kapal bongkar sekaligus di pagi hari. Jika kami lihat fasilitas PPN tentu tidak mampu. Juga bagaimana masyarakat sekitaran tangkahan, yang selama ini mengais rezeki dari dampak positif proses bongkar muat kapal ikan ditangkahan”, ujar Ketua APPC yang juga ditegaskan Wakil Ketua DPRD.

Menyikapi paparan yang disampaikan Ketua APPC dan Wakil Ketua DPRD, Wali Kota meminta Kepala PPN agar mencabut dan mengkaji ulang kebijakan tersebut.

“Saya minta Kepala PPN mencabut dan mengkaji ulang kebijakan tersebut. Kondisi ekonomi masyarakat kita sejak pandemi Covid-19, belum ada saja yang mengganggu, sudah sangat terganggu. Maka tolong jangan lagi ditambah gangguan. Semua pejabat yang diangkat termasuk Kepala PPN, tentu ingin menunjukkan prestasi kerjanya. Tetapi untuk menunjukkan prestasi kerja, harus diutamakan kesejahteraan masyarakat. PPN hadir tentu untuk semakin mensejahterakan rakyat, bukan sebaliknya. Kebijakan Kepala PPN ini menurut kami kurang tepat, perlu didiskusikan bersama lagi,” himbau Syarfi.

Syarfi kembali menegaskan, Sektor perikanan merupakan mesin penggerak utama roda perekonomian di Kota Sibolga. Ini persoalan hajat hidup orang banyak. Buruh bongkar muat tangkahan, penarik becak, pemilih ikan, pedagang makanan, bahkan hingga daya beli di pasar akan terdampak. Kalau ada upaya-upaya yang membuat rakyat saya lapar, akan berhadapan dengan saya selaku Pimpinan Pemerintahan di Sibolga.

Wali Kota didampingi Asisten II Hendra Darmalius, A.Pt dan Kepala Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian Ir. Binsar Manalu, menyatakan segera menyurati PPN terkait hal ini. Juga menembuskan ke Dirjen terkait dan Menteri Kelautan dan Perikanan. Serta pasca Pilkada akan menggelar rapat bersama Kepala PPN bersama Forkopimda untuk pembahasan lebih lanjut, juga terkait keluhan-keluhan di bidang perikanan lainnya.

Diakhir audiensi, Wali Kota juga mengajak seluruh pengusaha perikanan terkhusus APPC, untuk mendoakan agar pada helatan pada Pilkada yang akan berlangsung, terpilih Pemimpin yang terbaik dan peduli pada nasib nelayan.

Syarfi juga menyatakan, kendati nanti tidak lagi sebagai Wali Kota, siap membantu memfasilitasi keluhan para pengusaha perikanan ke Komisi IV DPR RI, yang membidangi perikanan dan kelautan. Dikarenakan Wali Kota juga pernah menjadi Ketua Komisi IV DPR RI, dan mempunyai hubungan baik hingga saat ini. (Edu Laoly).

Baca Juga:

Balas

Email Anda tidak akan ditampilkan.